Header Ads

header ad

SPDP 2 Pimpinan KPK "Bocor", Polri: Itu Bukan Penyidik yang Sebarkan!


[lndonesia.org] Jakarta - Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto menegaskan, jika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas terlapor Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang viral di media sosial bukan dari Mabes Polri.

"Saya sampaikan kembali bahwa yang pertama dengan tersebarnya SPDP di media sosial itu bukan dari penyidik atau bukan dari Polri," tegas Setyo kepada wartawan, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2017), dikutip dari okezone.com.

Hingga saat ini, kata dia, pihaknya belum mengetahui siapa pelaku yang menyebarkan SPDP tersebut di media sosial.

"Supaya kalian tahu bahwa ini bukan dari penyidik atau bukan dari Polri yang menyebarluaskan," tutupnya.

Dilansir dari liputan6.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menampik anggotanya berada di balik bocornya SPDP.

Ia menjelaskan, SPDP diberikan pada lima tembusan. Salah satunya pada pelapor, yang tak lain pengacara Setya Novanto.

"Nah yang pelapor ini mungkin yang sampaikan ke publik. Bukan polri, dia (pelapor) yang sampaikan ke publik," kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/11/2017).

Lima tambusan SPDP, menurut Tito, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, MK menyatakan SPDP juga harus ditembuskan pada pelapor dan terlapor, di samping ke Kejaksaan.

Tito juga menegaskan status terlapor dua pemimpin KPK belum menjadi tersangka. Ia meminta jajarannya untuk mendalami kesaksian ahli untuk mengungkap kasus ini.

"Bisa saja yang berbeda pendapat harus juga didengar keterangannya saksi-saksi lain, ya kemungkinan terlapor juga untuk dengar keterangannya," ia berujar.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sudah Diterima KPK

KPK sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada dua pemimpin KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

"Tadi sore kita sudah terima SPDP, yang isi SPDP itu ada dua pemimpin KPK sebagai pihak terlapor," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 November 2017.

Menurutnya, KPK akan mempelajari SPDP dari Bareskrim Polri tersebut. Febri mengatakan, pihak lembaga antirasuah akan mengikuti proses hukum yang ada.

"Dan kami percaya polisi akan profesional dalam menanganinya," kata dia.

Meski begitu, Febri mengingatkan kepada pihak kepolisian terkait Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU tersebut diatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus tindak pidana korupsi itu didahulukan dibanding dengan perkara yang lain.

Sebagaimana diketahui, dua pimpinan KPK dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua DPR RI Setya Novanto, Sandy Kurniawan atas kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat dan menggunakan surat palsu dan atau penyalahgunaan wewenang.

Dari laporan tersebut, pihak kepolisian telah meningkatkan penyelidikan dengan terlapor Agus Rahardjo dan Saut Situmorang menjadi penyidikan. Kemudian menerbitkan SPDP. [lo/okz/l6]
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.