Header Ads

header ad

Parah! Ternyata Ini Penyebab Kemacetan Parah di Jakarta, Jangan Kaget!


[lndonesia.org] Jakarta - Selesai masalah Alexis, kini Gubernur terpilih dihadapkan dengan persoalan kemacetan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta. Persoalan klasik Ibu Kota Negara Republik Indonesia, selain Banjir.

Dijumpai di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada 10 titik proyek pembangunan infrastruktur yang menimbulkan kemacetan luar biasa di Jakarta. Sepuluh proyek itu, kata Anies, tidak memiliki kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas.

"Rapat koordinasi ini untuk membahas beberapa masalah yang urgen di Jakarta. Kita tahu ada kemacetan yang luar biasa di sekitar lokasi-lokasi pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan tadi terkemuka bahwa ada 10 titik pembangunan infrastruktur dan ternyata di 10 titik itu tidak pernah dilakukan amdal lalin," ujar Anies.

Menurut Anies, tidak adanya kajian amdal lalin menimbulkan dampak kerepotan yang sedang dialami pengguna jalan saat ini. Pemprov DKI akan memanggil semua penyelenggara konstruksi untuk menuntaskan masalah amdal lalin ini.

"Jadi bagi proyek yang sudah ada, ditugaskan kepada sekda untuk memanggil semua penyelenggara konstruksi untuk segera menuntaskan amdal lalin dan nanti dilaporkan kepada dishub dan kepolisian. Sehingga jalan-jalan yang terkena projek bisa diberikan alternatif yang tepat dan tidak menimbulkan masalah," jelas Anies.

Anies memberi contoh proyek infrastruktur yang membuat macet ada di kawasan Pancoran. "Di Pancoran ada 2 proyek bersamaan flyover dan LRT. Dalam konsekuensi lalu lintasnya ekstrem sekali," imbuhnya.

Untuk itu, Anies meminta komitmen penyelenggara proyek infrastruktur memenuhi kajian amdal sebelum proyek dimulai. Bahkan sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) dikeluarkan.

"Kalau menurut aturan, amdal lalin dulu, baru keluar IMB, baru bisa berjalan. Amdal lalinnya tidak ada, lalu kemudian IMB belum keluar, proyeknya sudah berjalan. Tata ini yang tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena itu salah satu keputusan dalam rapat tadi adalah semua dipanggil, semua dimintai amdal lalin dan yang akan datang proyek baru harus mengikuti prosedur ini," tutur Anies.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra, Kasubdit Gakkum Polda AKBP Budiyanto, dan Kadishub DKI Andri Yansyah.

Ditempat terpisah, PT Adhi Karya yang menjadi kontraktor di proyek pembangunan light rapid transit (LRT) dan underpass Mampang mengaku telah mengantongi amdal.

"Kalau amdal sudah. Semestinya amdal lalin sudah ada di dalamnya. Tapi nanti saya cek dulu," kata Direktur Operasional PT Adhi Karya Pundjung Setya seperti dikutip dari detikcom (1/11/2017).

Pundjung mengatakan, mengenai implikasi atas amdal yang sudah ada, dilakukan oleh pemegang proyek infrastruktur. Terkait proyek pembangunan underpass Mampang proyek dipegang oleh Bina Marga DKI Jakarta. Sedangkan proyek LRT, proyeknya dipegang oleh Kementerian Perhubungan.

"Kalau mengenai analisa dampak lingkungan ini kan sebenarnya wilayahnya pekerja proyek, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Dan seingat saya untuk LRT ini amdal sudah ada. Adhi Karya selaku kontraktor. Dan di proyek underpass Mampang kita selaku kontraktor. Lalu pemegang proyeknya Bina Marga DKI Jakarta," tuturnya.

Pundjung mengatakan pihaknya siap datang bila diundang oleh Pemprov DKI untuk melakukan evaluasi dan pembahasan untuk menuntaskan masalah ini.

"Prinsipnya kita terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI selaku (yang punya) wilayah di situ. Kalau kontraktor dipanggil, pemilik proyek dipanggil, kita terus koordinasi dengan teman pemprov," tuturnya. [lo/dtk]
loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.