Header Ads

header ad

Kasus Sumber Waras Muncul Lagi, Penjual Harus Kembalikan Rp 191 M


[lndonesia.org] Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, sebelum pembangunan RS Kanker DKI, yang didirikan di lahan bekas Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YSKW), dilanjutkan, YKSW harus mengembalikan dana sebesar Rp 191 miliar. Pengembalian tersebutlah yang saat ini tengah diupayakan Pemprov DKI.

"Ini nanti konsepnya kemitraan, tapi sabar dulu karena hukumnya harus diluruskan dan temuan BPK itu harus mengembalikan Rp 191 miliar oleh penjualnya (YSKW). Nah ini yang lagi kita coba upayakan," kata Sandi di Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan, Sabtu (4/11/2017), dikutip dari detikcom.

Terkait hal itu, Sandi mengaku telah bertemu dengan sejumlah pihak untuk membicarakan kelanjutan RS kanker pertama di DKI ini. Di antaranya, dengan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Koesmedi Priharto dan BPK Kantor Wilayah Perwakilan Jakarta.

"Kemarin sudah ketemu Pak Dinas Kesehatan dan sudah dilaporkan. Sudah ketemu juga inspektorat, sudah ketemu teman-teman dari BPK Jakarta kantor perwakilan Jakarta. Kita ingin statusnya clean and clear dulu. Jangan ada keraguan mengenai posisi hukumnya," katanya.

Sebelumnya, dilansir dari laman Antaranews.com, Basuki Tjahaja Purnama yang lebih dikenal dengan sebutan Ahok saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pernah secara terang-terangan menyudutkan salah satu lembaga negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengatakan bahwa hasil audit BPK mengenai pembelian Rumah Sakit (RS) Sumber Waras "ngaco".

Menanggapi pernyataan Gubernur DKI seperti itu, BPK tentu melakukan pembelaan diri. Di sisi lain para praktisi yang berprofesi sebagai auditor serta praktisi bidang Good Corporate Governance (GCG) merasa kecewa terhadap pernyataan tersebut, karena auditor merupakan profesi yang memiliki standar khusus serta mempunyai organisasi profesi internal yang relatif solid.

Saat beli dari pihak Sumber Waras, Pemprov DKI menggunakan NJOP di Jl Kiai Tapa dengan harga Rp20.755.000 per m2, tapi faktanya lokasi tanah berada di JlTomang Utara yang harga NJOP-nya Rp Rp 7,44 juta per m2.

Temuan inilah yang menjadi polemik dan kisruh antara Pemda DKI yang terus membantah hasil temuan tersebut dengan BPK yang juga memiliki dasar kuat atas hasil laporan auditnya. Temuan audit tentunya berdasarkan penelaahan atas bukti-bukti yang telah melalui proses panjang sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan BPK No 01.

Dalam standar itu disebutkan bahwa bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.Pemeriksa harus menilai kualitas dan kuantitas bukti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Dengan demikian pemeriksa harus melakukan pengujian bukti dan mengembangkan temuan pemeriksaan.

Standar inilah yang menjadi acuan para pemeriksa BPK, disamping juga "best practice" dalam internal audit. Dengan demikian, proses audit BPK dan Sumber Waras jelas melalui mekanisme dan mengikuti standar yang telah dimiliki oleh BPK.

Dilansir dari laman BBC.com, BPK menganggap prosedur pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) oleh Pemerintah Provinsi DKI menyalahi aturan. Pasalnya, menurut BPK, Pemprov DKI membeli lahan senilai Rp800 miliar, lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp191 miliar.

Di sela rapat dengar pendapat hari pertama dengan Komisi III, Tahun lalu (14/06/2016), KPK mengatakan para penyidik tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus itu.

Pernyataan KPK berlawanan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan ada dugaan pelanggaran hukum dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

Hasil penyelidikan KPK yang bertolak belakang dengan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014 dipertanyakan beberapa anggota DPR di Komisi III.

Anggota komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Junimart Girsang serta Wakil Ketua Komisi III Benny Harman dari Fraksi Partai Demokrat menanyakan kesimpulan BPK, padahal KPK-lah, di masa pimpinan Taufiequrahman Ruki, yang meminta BPK melakukan audit investigatif terhadap proses pembelian lahan RS Sumber Waras pada Agustus 2015.

“Selama ini KPK selalu mengandalkan BPK dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)... Bagaimana sebenarnya posisi audit BPK ini?,” tanya Junimart.

Benny Harman berpendapat, perbuatan melawan hukum bukan satu-satunya kriteria hukum untuk mengkategorikan suatu kasus termasuk tindak pidana korupsi.

Baca JugaSurvei CSIS: Milenial Pengguna Medsos Lebih Pilih Prabowo daripada Jokowi

“Menurut pasal 3 UU tindak pidana korupsi, salah satu definisi korupsi ialah menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri. Ini kan bisa jadi tidak ada perbuatan melawan hukum, tapi ada penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dan politikus Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengkritik bahwa KPK lebih percaya kepada temuan badan tak resmi daripada BPK yang merupakan badan resmi pemerintah.

"Masa KPK lebih percaya sama MAPPI daripada BPK, badan resmi pemerintah?" tukasnya.

Hal senada dikatakan Bambang Soesatyo.

“Undang-Undang Dasar jelas menyampaikan auditor negara satu-satunya adalah BPK. Kalau enggak percaya sama BPK, mau sama siapa lagi?”

[lo/dtk/antara/bbc]



loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.