Header Ads

header ad

Sekda DKI Diperiksa KPK, Anies: Jelaskan Semuanya, Jangan Ada yang Ditutupi


[lndonesia.org] Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, dipanggil KPK terkait penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Tahun 2016.

Menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Saefullah untuk transparan dalam memberikan keterangan.

“Kita hormati saja proses hukumnya, tidak ada yang khusus. Saya berharap semuanya dibuat transparan. Saya sudah sampaikan kepada beliau (Sekda) juga jelaskan semuanya jangan ada yang ditutupi dan sampaikan apa adanya. Sebab ini adalah proses hukum maka kami harus jalani ini dengan benar dan baik hingga secara tuntas,” ucap Anies di Epicentrum Walk XXI Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2017), seperti dilansir Okezone.

Ia mengatakan, sebelum memenuhi panggilan KPK, Saefullah dan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Yayan Yuhana, telah meminta izin kepadanya.

“Jadi Kamis dan Jumat dipanggil KPK-nya. Semuanya (Yayan Yuhana dan Saefullah) melapor saya untuk menjalani pemeriksaan di KPK,” ujarnya.

Sementara itu, Saefullah mengatakan dirinya diperiksa penyidik KPK terkait reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. "Saya ‎dikonfirmasi terkait Pulau G (reklamasi Jakarta) soal korporasinya," ‎kata Saefullah di Gedung KPK, beberapa waktu lalu.

Dalam izin pelaksanaan reklamasi Pulau G sendiri diketahui dikantongi PT Muara Wisesa Samudera. Namun dalam perkara yang berproses di PTUN Jakarta, izin tersebut dibatalkan. PT Wisesa sendiri merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Lebih dalam Saefullah menyebutkan bahwa dalam agenda kemarin, dia sempat ditanyakan oleh penyelidik KPK terkait kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pulau G. Namun, ia masih belum merinci lebih dalam. Tetapi, Saefullah menekankan bahwa KLHS Pulau G sudah rampung. "Saya ditanya mengenai proses kajian lingkungan hidup strategis itu," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Saefullah juga menunjukkan dokumen pemanggilan dari ‎KPK terhadap dirinya. Dalam dokumen itu tertulis dia diminta penyelidik KPK untuk menjelaskan KLHS yang disusun Pemprov DKI.

Objek penyelidikan dalam surat perintah penyelidikan KPK ini sendiri nomor Spin.Lidik-‎75/05/01/07/2017 yang diterbitkan 25 Juli 2017 itu adalah korporasi. [lo/oz]

loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.