Header Ads

header ad

Partai Bulan Bintang Besutan Prof. Yusril Ihza Mahendra Tak Lolos Pendaftaran KPU


[lndonesia.org] Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak pendaftaran 13 parpol sebagai peserta Pemilu 2019, dimana salah satunya merupakan Partai Bulan Bintang Prof. Yusril Ihza Mahendra. Hal ini dikarenakan dokumen persyaratannya tidak lengkap.

"Ya kan tidak lengkap (pemenuhan tahapan), berarti kan tidak bisa. Untuk pendaftaran aja kan tidak lengkap," ujar Komisioner KPU Viryan di gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017), seperti dilansir detikcom.

Viryan mengatakan partai politik yang tidak menyerahkan dokumen dengan lengkap dalam proses pendaftaran tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya. Itu sesuai dengan peraturan KPU No 11 Tahun 2017.

"Yang jelas sekarang dokumennya tidak lengkap, dan karena tidak lengkap tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya, dalam pendaftaran dan verifikasi peserta partai politik 2019," ujar Viryan.

Beberapa partai politik yang tidak lolos akan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Viryan mengatakan, dalam hal ini, KPU akan mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Dalam hal partai tersebut melakukan upaya hukum itu kita hormati dan kita mengikuti saja bagaimana proses hukum yang berjalan," kata Viryan.

Seperti diketahui, 13 parpol yang ditolak tersebut adalah Partai Indonesia Kerja (Pika), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, serta Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sementara itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan ada beberapa hal yang membuat data parpol dinyatakan tidak lengkap.

"Ya rata-rata varian (penyebabnya), berbeda-beda. Tetapi yang paling ini kan kita lihat kepengurusan ini yang paling penting harus ada semua," kata Evi di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Kamis (19/10/2017).

Evi mengatakan kelengkapan persyaratan harus sesuai dengan yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya jumlah minimal kepengurusan di provinsi 100 persen.

"Tentu sesuai dengan persyaratan yang diatur UU Pasal 173 ayat 2, di sini kan ada SK kepengurusannya yang dikeluarkan oleh Menkum HAM. Kemudian kepengurusan provinsi di 100 persen di semua provinsi," ujar Evi.

Syarat lain adalah minimal 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan 50 persen di tingkat kecamatan. Serta menyerahkan dokumen tambahan, seperti nomor rekening dan alamat kantor tetap.

"Sebanyak 75 persen kepengurusan di tingkat kabupaten kota, 50 persen di tingkat kecamatan. Kemudian keterwakilan perempuan 30 persen yang wajib di pusat, memperhatikan di provinsi dan kabupaten/kota," tutur Evi.

"Menyerahkan nomor rekening kemudian juga domisili kantor tetap. Nah ini merupakan persyaratan-persyaratan yang diwajibkan dalam UU. Kemudian partai politik itu kan harus bawa dokumen-dokumen tersebut pada kita, dan menginputnya dalam sipol," sambungnya.

Evi mengatakan semua persyaratan harus dibawa secara lengkap. Ke-13 partai yang dokumennya dinyatakan tidak lengkap tersebut tidak dapat dilanjutkan dalam proses penelitian administrasi.

"Jadi semuanya ini harus dipenuhi lengkap. Nah karena tidak lengkap, maka mereka tidak bisa lanjut ke penelitian administrasi," ucap Evi.

Komisioner KPU Pramono Ubait bersikukuh tetap tidak akan memberi tambahan waktu kepada partai-partai yang tidak lolos itu.

"Nggak bisa kalau dari kami (kesempatan parpol memperbaiki). Kecuali dari upaya hukum mereka berhasil, ya kita tunduk dengan hukum," ujarnya.

Sejumlah pihak menyebut, Sipol menjadi kendala bagi partai untuk melakukan pendaftaran. Namun Pramono membantah, sebab buktinya 14 partai politik yang lolos mampu menyelesaikan kewajibannya.

"Nyatanya yang 14 partai lain bisa," kata dia.

Pramono memastikan partainya tidak akan memberi kesempatan lagi bagi partai-partai yang tidak lolos itu. Sebab KPU sudah memberikan tambahan waktu sebelumnya.

"Untuk melengkapi kan sudah diberi waktu 1x24 jam, pemeriksaan kita beri tambahan waktu untuk akomodir yang masih punya dokumen tapi belum ada Sipol," sebut Pramono.

"Buktinya kan ada 4 partai yang bisa memanfaatkan waktu 1x24 jam itu. Demokrat, PKB, Garuda dan Berkarya. Ketika ada waktu mereka bisa selesaikan tepat waktu," imbuhnya.

Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/10/2017). berencana mengajukan gugatan ke Bawaslu.

"DPP PBB akan membahas pengajuan 'Laporan Pelanggaran' ke Bawaslu, terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke sipol, tetapi mengalami hambatan," ujar Yusril.

Menurut Yusril, sipol KPU sering mengalami masalah yang membuat proses entry data menjadi terhambat. Ia juga mengatakan sipol mudah diretas sehingga data kerap hilang.

"Karena sistem KPU sendiri yang sering up and down, di samping alangkah mudahnya sistem sipol itu di-hack oleh para hackers, sehingga data yang sudah masuk tiba-tiba berubah atau malah hilang sama sekali," kata Yusril.

Dia pun menyesalkan kejadian tersebut dan meminta KPU mengakui kelemahan sistemnya tersebut. Padahal hal itu akan mempengaruhi kredibilitas KPU.

Dia juga keberatan jika partainya disebut tak lolos pendaftaran. Menurutnya, hingga saat ini KPU baru menyatakan partai yang menyerahkan data lengkap dan belum lengkap.

"DPP PBB ingin menegaskan sampai detik ini belum ada keputusan KPU bahwa partai tertentu lulus ikut Pemilu 2019 dan partai tertentu tidak lulus. Terlalu prematur untuk mengatakan demikian. Apa yang ada sekarang hanyalah partai yang datanya sudah lengkap dan yang belum lengkap diserahkan ke KPU, sementara hal itu masih merupakan sesuatu yang diperdebatkan dan belum ada keputusan resmi dari KPU," tegasnya. (lo)

loading...

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.